Sekayu - Pemerintah kabupaten Musi Banyuasin Bupati Muba Dodi Reza alex Noerdin
Pimpin Rapat Audiensi Satuan Tugas Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan
Sumber Daya Alam Kabupaten Musi Banyuasin didampingi Oleh Wakil Bupati, Asisten
I, Asisten II, Kepala Inspektur Kabupaten Muba, Kepala BPN Muba, Kepala Disbun,
Kepala DPU Perumahan Permukiman, Kabag Pemerintahan, Kabag Hukum, Kabag Batas,
Kepala KPHP Lalan Mendis, dan Kepala KPHP Meranti, di Ruang Rapat Serasan
Sekate, Selasa (13/06/2017).
Dalam
Paparannya Ketua Satuan Tugas Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan
Sumber Daya Alam Kabupaten Musi Banyuasin Anwar Sadat ST menyampaikan bahwa
kementrian agraria/BPN mengistilahkan konflik pertanahan, sebagai perselisihan
antara orang perorangan, kelompok, anggota, organisasi, badan hukum, atau
lembaga yang mempunyai kecendrungan atau sudah berdampak luas secara
sosiopolitis. Konflik agraria menjadi penting untuk diperhatikan dan
diselesaikan oleh pemerintah dengan penanganan dan penyelesaiaannya diharapkan
akan mampu menjawab persoalan sosial, seperti kemiskinan, kesenjangan, dan
ketidakadilan akibat dari ketimpangan kepemilikan dan penguasaan lahan oleh
rakyat menuju kesejahteraan dan keadilan sosial.
Dalam Konflik
agraria dan SDA pemerintah kabupaten Muba pada tanggal 21 Oktober 2016
berdasarkan SK Bupati Muba No. 715/KPTS-SETDA/2016 telah membentuk Satuan Tugas
Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam Kabupaten Musi
Banyuasin hal ini dilatarbelakangi oleh cukup maraknya gejolak dan konflik
sosial yang sering kali timbul akibat adanya perselisihan dan benturan atas
pembentukan hak atas ruang hidup berupah tanah dan kekayaan alam dikabupaten
Muba.
Dalam
Sambutannya Bupati Muba Dodi Reza Alex menjelaskan Kita memerlukan suatu sistem
digunakan untuk menyelesaikan konflik SDA dikabupaten muba, untuk mencapai
tujuan tersebut satgas ini perlu dijadikan acuan oleh SKPD yang bekerja untuk
menyelesaikan Konflik dimuba untuk mencapai tujuan ini kita harus mensinergikan
dan menyediakan apa yang diperlukan oleh satgas supaya lebih Optimal. Dari
berbagai macam kegiatan yang dilakukan kita akan berupaya untuk mencapai target
antara lain menghasilkan dokumen protokol untuk penanganan dan menyelesaikan
konflik agraria dan SDA saya minta satgas ini berkonsultasi dengan OPD terkait.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar